• Berita

Rektor UWP Bapak BUDI ENDARTO Raih Gelar DOKTOR Terbaik dengan Nilai Sangat Memuaskan

  • 27 Mar 2021
  • Berita Kampus

SURABAYA (27/3/2021) Senyum tipis menghiasi bibir Budi Endarto, mahasiswa Strata 3 (S3) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Ia dinyatakan sebagai lulusan terbaik dan sangat memuaskan dengan nilai 3,97.

Nilai tersebut menjadikan Budi sebagai Doktor lulusan hukum Untag terbaik tahun 2021. Bahkan, ia dinobatkan sebagai lulusan dengan predikat sangat memuaskan atau Cumlaude dengan masa pengerjaan disertasi selama 3 tahun. “Sebetulnya saya sudah selesai 2,5 tahun. Namun saya tidak boleh wisuda lebih cepat,” akunya.

Budi mengaku sangat tersanjung dengan raihan yang diperoleh. Apalagi disertasi dengan judul ‘Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penyusunan Legal Due Diligende yang Independen’ masih belum banyak yang mendalaminya. “Disertasi ini meneliti kepentingan pemegang saham minoritas didepan hukum,” ujar dia.

Menurut Budi, keberadaan pasar modal sangat diperlukan dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Karena pada dasarnya pasar modal menjalankan dua fungsi yang cukup strategis dalam menggerakkan ekonomi suatu negara, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Secara filosofis keberadaan pasar modal di Indonesia, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, yakni sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Agar pasar modal dapat berkembang, dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Artinya pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek ekonomi, lanjutnya, tujuan pengembangan pasar modal pada suatu negara adalah, sebagai wahana penghimpunan dana, dimana pasar modal mempunyai arti penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil, untuk membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal.

Dilihat dari aspek sosial politik, pasar modal memiliki fungsi sebagai alat demokratisasi kepemilikan atas perusahaan dan memperluas partisipasi masyarakat untuk memiliki saham sebagai upaya pemerataan pendapatan.

“Begitu pentingnya keberadaan pasar modal, maka dalam penawaran umum terhadap efek di pasar modal, pihak penerbit atau emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi melalui penyampaian kondisi perusahaan baik dari segi keuangan, manajemen maupun hukum kepada public,” papar Budi.

Keterbukaan informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk memutuskan investasinya di pasar modal. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh emiten dari segi hukum, dilakukan oleh konsultan hukum yang diungkapkan dalam suatu laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dan laporan pendapat hukum (legal opinion). Kedua laporan tersebut disebut dengan Uji Tuntas dari Segi Hukum atau Legal Due Diligence (LDD).

“LDD tersebut menjadi bagian dari prospektus yang merupakan salah satu dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib di ajukan oleh emiten atau perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan,” terangnya.

Konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melakukan LDD wajib untuk bertindak secara independen, hal ini atur pada Pasal 67 UUPM yang menentukan bahwa “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”. Eksistensi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam UUPM di atas semakin menarik untuk ditelaah lebih dalam bila dikaitkan dengan eksistensi Advokat dalam UU Advokat.

UU Advokat mengatur secara berbeda tentang eksistensi Advokat dalam memberikan layanan jasa hukum. Pasal 1 angka 2 UU Advokat, secara tegas menyatakan bahwa seorang advokat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. “Ini berarti bahwa tindakan-tindakan advokat harus mencerminkan kepentingan kliennya,” pungkas Budi.(sumber: realita.co)