Pemerintah Kota Surabaya dan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Surabaya sepakat menghadirkan program beasiswa tanpa pembatasan jumlah penerima bagi mahasiswa PTS. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas berbagai kisah nyata mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah akibat masalah finansial.

Kesepakatan tersebut lahir dalam pertemuan antara pimpinan PTS Surabaya dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di kediaman dinasnya. Dalam kesempatan itu, perwakilan perguruan tinggi mengungkapkan kondisi riil di kampus, tidak sedikit mahasiswa asli Surabaya yang hampir mengubur impian mereka menyelesaikan pendidikan. Banyak PTS selama ini bahkan harus mengalokasikan dana sendiri untuk membantu mahasiswa yang kesulitan biaya, dengan total penyaluran mencapai Rp1,7 miliar.

Ketua ABPPTSI Jawa Timur sekaligus Rektor UWP, Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum., menjelaskan bahwa populasi PTS di Surabaya lebih dominan dibanding perguruan tinggi negeri. Namun, mayoritas mahasiswanya justru berasal dari kalangan ekonomi lemah. Ia menyambut baik keputusan wali kota untuk memberikan dukungan finansial langsung, yang dinilai sangat penting bagi keberlangsungan studi mahasiswa.

Merespons hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku turut prihatin. Ia menyadari banyak mahasiswa yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun terbentur masalah pembiayaan.

Dari diskusi tersebut, akhirnya diambil keputusan untuk membuka program beasiswa tanpa batas kuota. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah kota untuk memutus siklus kemiskinan melalui akses pendidikan tinggi, dengan slogan "Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana".

Evaluasi terhadap peraturan sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan pendidikan cenderung berfokus pada prestasi akademik, sehingga sering kali tidak tepat sasaran. Akibatnya, banyak penerima yang sebenarnya tidak termasuk dalam golongan masyarakat rentan.

Kini, prioritas bantuan dialihkan kepada mahasiswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah (desil 1–5), termasuk mahasiswa aktif yang menunggak pembayaran. Data calon penerima akan disinkronkan dengan basis data kependudukan pemerintah untuk memastikan akurasi penyaluran.

Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, tetapi juga bagi mereka yang sudah menjalani studi namun berada di ambang dropout.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari berbagai PTS terkemuka di Surabaya, seperti UWP, UBAYA, UNTAG, UAB, UWK, UHT, STESIA serta perguruan tinggi lainnya.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi mahasiswa kurang mampu yang terpaksa mengorbankan masa depan pendidikannya, sekaligus membuka peluang untuk memperbaiki kondisi keluarga melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Komitmen Pemerintah Kota Surabaya ini sejalan dengan upaya banyak PTS dalam mengembangkan model pendidikan yang adaptif dan solutif. UWP memandang isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial institusi pendidikan. Dengan visinya untuk Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Sociopreneurship Berbasis Riset Tahun 2030, UWP tidak hanya berupaya menjaga mahasiswa tetap belajar, tetapi juga mendorong mereka menjadi agen perubahan. Mahasiswa diajak untuk merancang solusi sociopreneur yang berangkat dari riset, termasuk mencari model pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga kelak mereka tidak hanya menyelesaikan studi tetapi juga berkontribusi mengatasi masalah serupa di masyarakat.