Adapun Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H., selaku salah satu penulis, bertindak sebagai pembicara utama, sementara Fikri Hadi, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara FH UWP, berperan sebagai penanggap. Moderator acara adalah Intan Predita Lystiadi, mahasiswa FH UWP, dan dipandu oleh Fareh Prameswari, S.H., lulusan terbaik Program Studi Ilmu Hukum FH UNTAG Surabaya 2026 yang juga berstatus sebagai peneliti di NCSR.

Diskusi dibuka dengan pemaparan dari Fikri Hadi yang mengulas substansi buku dari kacamata akademisi Hukum Tata Negara. Ia memberikan apresiasi terhadap kemampuan penulis dalam menyajikan materi kedaulatan yang tidak saja bersifat ilmiah, tetapi juga aktual dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

"Menurut saya, buku ini menghadirkan genre baru dalam khazanah literatur ketatanegaraan Indonesia, karena berhasil memadukan pendekatan sejarah, filsafat, dan kritik poskolonial secara sangat apik," tutur Fikri Hadi.

Lebih lanjut, ia menilai buku tersebut berani, inovatif, dan memberi kontribusi signifikan, terutama pada bagian yang mengupas Kajian Kritis Teori Kedaulatan dari sudut pandang poskolonial. Selain itu, buku ini dinilainya visioner karena tidak hanya mengulas kedaulatan di masa silam dan kini, melainkan juga merambah ke masa depan dengan mengangkat isu-isu kontemporer seperti kedaulatan siber (cyber sovereignty), mata uang digital, dan pengawasan negara.

"Buku ini ditutup dengan pernyataan yang sangat menarik: Masa depan di mana kedaulatan bukan lagi tentang siapa yang memerintah, tetapi tentang bagaimana kita hidup bersama dalam dunia yang plural dan rentan. Masa depan inilah yang harus kita perjuangkan bersama: masa depan post-sovereign society yang manusiawi, deliberatif, dan berkeadilan," paparnya.

Selanjutnya, giliran Sultoni Fikri menyampaikan tanggapannya selaku penulis. Buku ini ia tulis bersama Rizky Bangun Wibisono, S.IP., M.Sc., akademisi University of Glasgow yang juga peneliti NCSR dan dosen FISIP UINSA. Sultoni mengungkapkan bahwa salah satu latar belakang penulisan buku ini adalah minimnya literatur yang mengupas teori kedaulatan secara komprehensif.

"Kebanyakan literatur hanya memaparkan bentuk-bentuk teori kedaulatan, seperti teokrasi, monarki, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum yang lazim diajarkan di bangku kuliah. Akan tetapi, sangat jarang yang mengulas sejarah kelahiran dan perdebatan seputar teori kedaulatan itu sendiri," jelasnya.

Hal inilah yang mendorong kedua penulis untuk merangkum secara utuh berbagai aspek teori kedaulatan, mulai dari latar sejarah, perdebatan, perspektif alternatif, hingga dinamika yang mungkin muncul di kemudian hari seiring pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi.

"Harapan saya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu ketika hendak membahas tema kedaulatan," pungkasnya.

Kegiatan bedah buku ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen UWP sebagai kampus sociopreneur yang tidak hanya mencetak lulusan unggul, tetapi juga mendorong lahirnya solusi-solusi sosial berbasis keilmuan. Selaras dengan visi UWP untuk menjadi Universitas Terkemuka dalam Pengembangan Sociopreneurship Berbasis Riset pada Tahun 2030, kegiatan akademis seperti ini diharapkan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. UWP percaya bahwa melalui kolaborasi, riset, dan pengabdian, kampus dapat menjadi motor perubahan sosial yang berkelanjutan.